Prinsip Moral Produsen Dan Konsumen Dalam Perekonomian Islam

PENDAHULUAN 

Kata produsen dan konsumen mungkin tidak asing lagi di telinga kita, di mana-mana kita sering mendengar kata-kata tersebut, di pasar, di pertokoan, di warung makan, di kantor ataupun di tempat-tempat umum lainnya, bahkan di kampus kita terutama para mahasiswa jurusan syari’ah Muamalah kedua kata tersebut menjadi santapan wajib setiap hari, lantas ada yang istimewakah kedua kata tersebut sampai-sampai menjadi sesuatu yang sepertinya enak untuk diperbincangkan.

Memang kedua kata tersebut sudah tidak asing lagi bagi kita, tetapi ada suatu permasalahan yang sepertinya perlu diadakan kajian yang lebih mendalam tentang kedua kata tersebut, yaitu apakah kita mengetahui hakekat dari kedua kata tersebut jika dikorelasikan dengan sistem yang di terapkan oleh ekonomi Islam.

Kebanyakan dari kita hanya kenal istilahnya saja, padahal ada beberapa aturan dan kaidah-kaidah normatik yang perlu diperhatikan jika kita memang merasa menjadi salah satu ataupun menjadi keduanya, tentunya dilihat dari kacamata syari’ah Islam.

Oleh karenanya, kami selaku penulis akan sedikit menjelaskan mengenai kedua kata tersebut dalam sebuah makalah yang berjudul “Prinsip Moral Produsen Dan Konsumen Dalam Perekonomian Islam” 

PEMBAHASAN

A.     PRINSIP-PRINSIP MORAL PRODUSEN

1.      Definisi Produksi dan Produsen

Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses (siklus) kegiatan–kegiatan ekonomi untuk meghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi, dalam sistem ekonomi Islam definisi produksi tidak jauh berbeda dengan apa yang disebutkan di atas. Akan tetapi, dalam sistem ini ada beberapa nilai yang membuat sistem produksi sedikit berbeda, dimana barang yang ingin diproduksi dan proses produksi serta proses distribusi harus sesuai dengan nilai-nilai syari’ah.[1]

Sedangkan definisi produsen menurut hemat penulis adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan produksi, baik produksi barang ataupun produksi jasa dan produksi tersebut didistribusikan.

2.      Faktor Produksi

Faktor-faktor produksi adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi terciptanya atau terlaksananya dan berjalan kegiatan produksi. Jadi, apabila sesuatu atau sebagian dari sesuatu itu tidak ada maka produksi itu tidak dapat terlaksana atau berjalan dengan sempurna.[2]

Menurut kebanyakan ekonom, faktor-faktor produksi ada empat macam, yaitu :

a.       Modal (Capital)

Dalam pandangan ekonom, modal adalah bagian dari harta kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti mesin, alat produksi, equipment (peralatan), gedung dan lain sebagainya, modal mempunyai kontribusi yang cukup berartibagi terciptanya barang dan jasa, sebagai konsekuensinya, modal berhak mendapatkan konpensasi atas jasa yang telah diberikan. Dalam sistem kapitalis, modal berhak mendapatkan bunga sebagai konpensasi pinjaman (Return Of Loans)

Merujuk kepada sistem ekonomi Islam, konpensasi pinjaman yang diberikan di bedakan berdasarkan jenis komoditas yang dipinjamkan (Invested), apabila modal yang diinvestasikan berupa uang, maka konsep syari’ah yang bisa digunakan adalah bagi hasil (Profit Loss Sharing), namun jika yang diinvestasikan berupa barang dan peralatan lainnya, yang wajib dibayrkan adalah biaya sewa atas peralatan tersebut.[3]

b.      Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam meliputi segala sesuatu yang ada di dalam maupun di luar permukaan bumi, seperti pertambangan, hutan, air, pasir, tanah pertanian dan lain sebaginya. Semua itu bisa digunakan untuk menghasilkan suatu barang maupun jasa untuk kebutuhan manusia.

Sebagai seorang muslim di dalam mengelola sumber daya alam seharusnya tidak berlebihan, terutama terhadat barang yang tidak bisa diperbaharui seperti barang tambang dan minyak bumi, karena jika berlebihan mengeruk  tambang bumi maka, tidak menuntut kemungkinan bererapa tahun ke depan kita tidak dapat  mendapatkan barang itu lagi.

c.       Sumber Daya Manusia (SDM) / Tenaga kerja

d.      Management / Labour

3.      Tujuan Produksi

Bagi pengusaha muslim berproduksi merupakan bagian dari sikap syukur atas nikmat Allah. anugerah Allah yang berupa alam beserta isinya diberikan kepada manusia untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup dan kehidupan ini. Keharmonisan akan menjadi suasana yang lebih kondusif dalam melakukan usaha (produksi)[4], jika tujuan usaha tersebut ditujukan semata-mata karena Allah.

Secara substantif kegiatan produksi yang dilakukan oleh seorang produsen muslim, harus bertujuan seperti yang dirumuskan sebagai berikut:

a.       Beribadah mengharap ridho Allah

b.      Bermohon mendambakan barokah dari Allah

c.       Kelayakan profit untuk sarana mencapai tujuan bisnis

d.      Pertumbuhan dan kemajuan yang harmonis

e.       Ikut serta dalam mengatasi persoalan sosial

f.       Memenuhi kebutuhan sosial

g.       Alokasi sumber daya secara optimal bagi semua pemiliknya

h.      Memberikan perlindungan atas keselamatan lingkungan yang bersih dan sehat.[5]

4.      Prinsip Moral yang Perlu Diperhatikan oleh Produsen

Dalam segi ekonomi, berbagai usaha mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan maksimum dengan jalan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi seefesien mungkin, sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara yang paling efesien.

Dalam Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang produsen dalam melakukan sebuah kegiatan produksi, diantaranya adalah adanya larangan melakukan kegiatan produksi yang dilarang oleh syari'at seperti memproduksi makanan yang terbuat dari daging babi, daging anjing, membuat arak dan segala perbuatan yang mengarah pada kemusyrikan, misal jadi peramal dan lain sebagainya 

B.     PRINSIP-PRINSIP MORAL KONSUMEN

1.      Definisi  Konsumen

Pada hakekatnya, konsumen mengandung pengertian yang sangat luas, sebagaimana yang diungkapkan oleh presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, “Consumers by definition include us all”. (Secara definisi, kita semua termasuk konsumen). Dalam Undang-undang perlindungan konsumen Tahun 1999 Bab I, Pasal 1 nomor 2 mendefinisikan konsumen sebagai “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi bagi kepentingan dirinya sendiri, orang lain, maupun yang lain dan tidak untuk diperdagangkan”.[6]

2.      Urgensi Konsumsi

Di dalam teori ekonomi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa dinamakan utility atau nilai guna, kalau kepuasan semakin tinggi semakin tinggi pula nilai gunanya, sebaliknya bila kepuasan semakin rendah semakin rendah pula nilai gunanya.[7]

Perilaku konsumen dalam sistem kapitalis dan sosialis dihegemoni oleh nilai-nilai materialisme, kebutuhan yang harus dipenuhi  hanya kebutuhan yang bersifat materi atau dengan kata lain hanya berorientasi pada nilai--nilai material, hal ini tentunya sangat kontras sekali dengan konsep yang diterpkan oleh sistem ekonomi Islam, dalam sistem ekonomi Islam seorang konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya disamping untuk mencapai kepuasan material juga mencapai kepuasaan spiritual.[8]

Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan mempertimbangkan beberapa hal :

a.       Barang yang dikonsumsi tidak haram, termasu di dalamnya berspekulasi, menimbun barang, dan melakukan kegiatan di pasar gelap

b.      Barang yang di konsumsi tidak mengandung unsur riba

c.       Memperhitungkan zakat dan infaq.[9]

3.      Unsur Penentu Preferensi Konsumsi

Ada tiga unsur yang dapat mempengaruhi tingkat preferensi konsumen dalam berkonsumsi :

a.       Rasionalitas

Dalam membahas teori perilaku konsumen dalam berkonsumsi, diasumsikan bahwa seorang konsumen merupakan sosok yang cerdas. Dalam artian, konsumen tersebut mengetahui secara detail tentang income dan kebutuhan yang ada dalam hidupnya serta pengetahuan terhadap jenis, karekteristik, dan keistimewaan komoditas yang ada. Dengan harapan, komoditas yang telah dikonsumsi oleh konsumen dapat mendapatkan tingkat utility yang memuaskan. Perilaku sosial seorang konsumen terkadang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam menetukan komoditas dan jasa yang harus dikonsumsi.

 Ada beberapa aturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam berkonsumsi, yaitu :[10]

1)      Tidak boleh hidup bermewah-mewahan

2)      Pelarangan Israf[11], Tabdzir, [12]dan Safih.[13]

3)      Keseimbangan dalam berkonsumsi.

4)      Larangan berkonsumsi barang dan jasa yang membahayakan

b.      Kebebasan berekonomi

Dalam konsep ekonomi Islam, seorang konsumen diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan dialektika mkemashlatan individu dan masyarakat.[14]

c.       Maksimalisasi nilai guna

Dalam berkonsumsi, seorang muslim bisa memaksimalkan nilai utility yang ingin ia dapatkan dari sebuah komoditas, dengan catatan tidak melampaui batas-bats yang telah ditentukan oleh syariah. Sistem ekonomi Islam tidak secara mutlak menerima konsep utility dan preference dalam berkonsumsi,dengan alasan pemahaman manusia sangat terbatas, sehingga apa yang dinilai oleh seorang manusia terkadang terbalik dengan substansi yang sebenarnya.

4.      Perilaku Moral yang Perlu Diperhatikan oleh Konsumen

Perilaku seorang konsumen sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keyakinan dalam menjalani hidup. Dalam kehidupan banyak sekali nilai-nilai ekonomi yang ditawarkan oleh sistem yang ada. Dalam kapitalisme, seorang konsumen merupakan perwujudan materi, diman segala perilaku konsumsi yang ada harus berdasarkan atas nilai-nilai materi.[15] Ini tentunya sangat bertentangan dengan sistem yang di terpakan oleh Islam yang lebih mengedepankan kepuasan spiritual.

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang manusia berguna bagi ke-mashlahat-an hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat al-Qur’an dan al-Hadits, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera.

Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan :[16]

a.       Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia sepenuhnya diatur oleh Allah. sehingga diharapkan seorang konsumen mampu untuk mengkondisikan pemenuhan kebutuhan  hidupnya berdasarkan tempat di mana dia berada

b.      Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim, dimana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktifitas konsumsi, bukan dikarenakan preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorng muslim. keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka yang lebih panjang.

c.       Perilaku berkonsumsi seoarang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial. Maka dalam berperilaku seorang konsumen harus mengkondisikan untuk salaing menghargai dan menghormati orang lain. 

PENUTUP

Dalam ekonomi Islam, masalah produsen dan konsumen menjadi bagian yang penting karena semua kegiatan perekonomian berangkat dari mereka (produsen dan konsumen) selaku pelaku utama kegiatan ekonomi, oleh karenanya semua tingkah daan lakunyapun terkoordinir dalam regulasi hukum-hukumnya.

Seperti yang telah di sebutkan pada pembahasan di atas bahwa seorang produsen dan konsumen dalam menjalankan aktifitasnya tidak lepas dari pantauan hukum syari'at, perilakunya pun tidak semata-mata karena mencari kepuasan materi saja, tetapi kepuasan spiritual menjadi prioritas yang harus didahulukan.

Seorang produsen misalnya dalam memproduksi sesuatu sebaiknya harus mempunyai tujuan : (a) Beribadah mengharap ridho Allah, (b) Bermohon mendambakan barokah dari Allah, (c) Kelayakan profit untuk sarana mencapai tujuan bisnis, (d) Pertumbuhan dan kemajuan yang harmonis, (e) ikut serta dalam mengatasi persoalan sosial, (f) Memenuhi kebutuhan sosial, (g) Alokasi sumber daya secara optimal bagi semua pemiliknya, (h) Memberikan perlindungan atas keselamatan lingkungan yang bersih dan sehat.

Sedangkan bagi seorang konsumen ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam mengkonsumsi sesuatu, antara lain: (1) Tidak boleh hidup bermewah-mewahan, (2) Pelarangan Israf, Tabdzir, dan Safih. (3) Keseimbangan dalam berkonsumsi.(4) Larangan bekonsumsi barang dan jasa yang membahayakan. Wallahu a’lam 

DAFTAR PUSTAKA

Chapra,Umer, 1999, Islam dan Tantangan Ekonomi, Risalah Gusti, Surabaya

Marthon, Said Sa’ad, 2004, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global, Cet. I, Zikrul Hakim, Jakarta

Muslich, 2004, Etika Bisnis Islam : Landasan Filosofis, Normatif dan Subtantif Implementatif, Ekonisia , Yogyakarta

 Muhammad dan Alimin, 2004, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, BPFE, Yogyakarta

Sudarsono, Heri, 2002, Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar, Ed. 1, Cet. I, Ekonisia,Yogyakarta

---

[1] DR. Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, Cet. I, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 43

[2] Sebenarnya ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang faktor-faktor produksi, seperti yang di kemukakan oleh al Maududi dan Abu Suud bahwa faktor produksi terdiri dari kerja, tanah dan modal dan lain halnya dengan M.A Mannan yang mengatakan bahwa faktor produksi hanya terdiri dari tanah dan kerja. Tetapi kami mengambil pendapat mayoritas tentang faktor produksi yaitu yang terdiri dari 4 faktor modal, SDA, SDM, dan managemant. Untuk lebih jelasnya lihat M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hal.47

[3] DR, Sa’ad Marthon, Op.cit, hal.52

[4] Heri Sudarsono, SE, Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar, Ed. 1, Cet. I (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), hal. 195

[5] Drs. Muslich, MM, Etika Bisnis Islam : Landasan Filosofis, Normatif,dan Subtantif Implementatif, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hal. 92

[6] Drs. Muhammad, M.Ag dan Alimin, Lc, M.Ag, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta : BPFE, 2004), hal. 128

[7] Heri Sudarsono, SE, Op.cit, hal. 152

[8] Kepuasan spiritual di sini maksudnya, dalam mengkonsumsi suatu barang kita itu mempertimbangkan nilai-nilai spiritual yang telah di tetapkan oleh syari'at Islam, sebagai contoh ummat Islam hanya diperbolehkan mengkonsumsi barang-barang yang halal saja, sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak mempertimbangkan perihal halal dan haram. Lihat : DR. Said Sa’ad Marthon, Op.cit, hal. 64

[9] Heri Sudarsono, SE, Loc.cit

[10] DR, Sa’ad Marthon,Op.cit hal.68

[11] Israf artinya melakukan suatu tindakan yang melampaui batas hemat dan keseimbangan

[12] Tabdzir adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proposional

[13] Safih adalah orang yang tidak cerdas, dimana ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari’ah dan senantiasa menuruti hawa nafsunya

[14] DR, Sa’ad Marthon, Op.cit, hal. 73

[15] Ibid, hal. 74

[16] Heri Sudarsono, SE, Op.cit, hal. 151-152

“Perkaderan HMI” Sebagai Solusi Masalah Kepemimpinan

“Perkaderan HMI”

Sebagai Solusi Masalah Kepemimpinan

Oleh Qamarullah SH.I

Dunia saat ini secara universal sedang mengalami krisis fundamental. Dari sisi sumberdaya manusia saja banyak sisi problematic yang dapat muncul kepermukaan, tidak adanya figur yang mampu menjadi teladan, menjadikan system kehidupan menjadi sedikit tewarnai oleh beragam kepentingan individual yang cenderung menghakimi system social-kolektif.

Adanya pemimpin dalam satu wadah untuk memainkan peran sistem sangatlah penting, untuk itu menjadi sebuah keharusan ketika harus ada mekanisme sistematis yang mampu merekayasa sedemikian rupa untuk menghadirkan pemimpin tersebut, agar berkesesuaian dengan kebutuhan kontemporer,(.) meskipun tidak dapat di nafikan dapat hadirnya pemimpin-pemimpin yang memeiliki kekuatan kepemimpinan tanpa adanya rekayasa, dengan kata lain terlahir untuk menjadi pemimpin. Setidaknya mekanisme yang akan dibahasakan harus mencakup tentang penghadiran sifat-sifat pemimpin yang ideal seperti beriman dan bertaqwa (QS 25 ayat 71-74) memiliki kelebihan jasmani dalam artian kuat fisiknya (QS 2 ayat 247) terampil dan memiiki pengetahuan yang luas, memiliki kelebihan batiniyah (QS 3 ayat 159) memiliki keberanian (QS ayat 157) adil dan jujur (QS 4 ayat 53) bijaksana (QS 16 ayat 38) demokratis (QS 42 ayat 38) penyantun (QS 15 ayat 88) paham keadaan umat, ikhlas, rela berkorban, qanaah, dan istiqomah (QS 46 ayat 13) seta berakhakul karimah.

Jiwa kepemimpinan secara universal diberikan kepada manusia sebagai pemegang amanat kekholifahan di muka bumi, namun keuniversalan tersebut bukan berarti bahwa tanpa penggalian secara mendalam kemudian mampu dengan sendirinya. jiwa kepemimpinan seperti sumber daya alam yang belum terekploitasi dan unuk menekploitasinya, memerlukan tahapan-tahapan sisitem agar tidak membahayakan linkungannya, begitu juga dengan jiwa kepemimpinan ketika tidak memlalui system yang sistematis, maka bisa saja calon pemimpin tersebut justru akan membahayakan masyarakat yang akan dipimpinnya.

Didalam system perkaderan HMI tergambar pemimpin-pemimpin yang ingin dilahirkannya, bila dianalogikan dengan pabrik, maka system ini adalah wadah berisi peraltan-peralatan canggih yang apabila dimaksimalkan pengunaanya maka akan dapat menghasilksan out-put yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer, pun begitu sebaliknya.

KOPERASI DAN BAITUL MALL WA TAMWIL

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan umat masa belakangan ini demikian pesat perkembanganya. Varian-varian bentuk lembaga keuangan mulai bermunculan dan mencoba menarik nasabah/anggota/peserta sebanyak-banyaknya, bersaing satu sama lain.

Perkembangan tersebut menunujukkan perputaran roda perekonomian dalam wilayah dimana lembaga keuangan tersebut berdiri mengarah kepada arah yang lebih baik.

Disadari atau tidak ternyata produk-produk lembaga keuangan tersebut satu sama lain senantiasa ada persamaan di beberapa sisi. Letak-letak persamaan tersebut diantaranya pada dasar hukum/landasan gerak, aqad-aqad pada produk yang ditawarkan serta masih banyak lagi.

Pada makalah ini, penulis mencoba mengkomparasikan antara dua bentuk lembaga keuangan yakni Koperasi dan BMT. Lebih lanjut akan dibahas pada bab berikutnya.

KOPERASI DAN BAITUL MALL WA TAMWIL

A.     PENGERTIAN

1.      KOPERASI

Menurut UU Koperasi No. 12 thun 1967, yang dimaksud dengan koperasi ialah organisasi ekoomi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum kopersi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan[1].

            Koperasi ialah salah satu bentuk badan hukum yang sudh lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia ialah Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Pendirian koperasi berdasrkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berupa barang maupun jasa[2].

2.      BAIT AL-MAAL WA AT-TAMWIIL

Bait al-mal wa at-tamwiil biasa disebut juga dengan baitul maal wattamwiil (BMT) merupakan suatu lembaga ekonomi kerakyatan yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syari’ah dan kekeluargaan, untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B.   DASAR HUKUM

1.      KOPERASI

Terdapat tiga dasar huku yang menjadi landasan gerak koperasi yakni sebagai berikut:

1.      Landasan idiil Pancasila sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.      Landasan konstitusional, UUD 1945 pasal 33 ayat 1 juga Undang-Undang No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian Bab II Pasal 2.

3.      Landasan moral, yakni kesetiakawanan dan kekeluargaan.

2.   BMT

Dalam Islam dikemukakan anjuran bekerja sama “Dan bekerjasamalah dalam kenaikan dan takwa dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan” (Q.S, Al-Maidah: 2). Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dimaksud oleh karenanya lembaga ini sebagai wdah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sangat dipuji keberadaannya dalam Islam.[3]

Bahkan Nabi SAW tidak sekedar membolehkan mlainkan juga memberikan motivasi dengan sabdanya dalam hadits qudsi “Aku (Allah) merupkan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara kedua belah pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika slah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan trsebut”. (H.R. Abu Daud dan Hakim)[4]

C. MACAM-MACAM

1.      KOPERASI

Dari segi tujuannya, koperasi dibedakan atas[5]:

a.       Koperasi produktif, orientasi tujuan usaha d3mi produktifnya anggota yang tergabung di dalamnya. Produksi ini dapat dilakukan dalam bidang jas juga barang. Seperti di bidang pertanian, industri dan jasa-jasa tertentu lainnya.

b.      Koperasi konsumsi, bentuk usahanya menydiakan kebutuhan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan dalam bentuk barang lainnya. Jnis koperasi ini banyak dilakukan/diuasahakan oleh karyawan suatu perusahaan dan menyediakan berbagai kebutuhan para anggotanya.

c.       Koperasi simpan pinjam, bentuk usahanya menyimpan dan meminjamkan sejumlah dana untuk para anggotanya. Koperasi jenis ini disebut juga dngan koperasi kredit.

Dari segi varian usaha koperasi dikategorikan pada dua bentuk yakni koperasi tunggal (hanya menjalankan satu usaha) dan koperasi serba usaha (menjalankan usaha dalam berbagai bidang, missal melakukan pembelian dan penjualan)[6].

2.   BMT

            BMT tidak dikategorikan dalam beberapa macam melainkan hanya dikenal satu jenis/macam BMT yaitu yang berdasarkan pada konsep demi kesejahteraan para anggota, sedangkan jenis produk pada BMT satu dan lainnya sama saja diantaranya tabungan anggota, peminjaman dana dan sebagainya nyaris sama dengan jasa/produk yang dikeluarkan oleh koperasi. Namun ada hal yang membedakannya dengan koperasi yaitu bahwa BMT bisa mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh, hibah, wasiat serta wakaf.

D. MEKANISME KERJA

1.      KOPERASI

a)      Syarat Pendirian

Pendirian koperasi cukup sederhana yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akta notaris, didaftarkan di kantor wilayah departemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya.

b)      Struktur Organisasi

Rapat anggota menduduki posisi tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Di bawahnya ialah para pengurus koperasi yang tidak lain merupakan hasil bentukan dari rapat anggota yang pertama sekali dalam pembentukan awal koperasi. Rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi.

c)      Sumber Dana

Secara umum sumber dana koperasi adalah:

-          Iuran wajib, iuran yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetornya dalam waktu dan kesempatan tertentu, simpanan ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan koperasi, oleh anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) serta keputusan-keputusan rapat anggota (RA) dengan mengutamakan kepentingan koperasi

-          Iuran pokok, yaitu iuran yang besarnya sama diwajibkan kepada para anggota saat hendak menjadi anggota koperasi. Simpanan ini tidak bisa diambil kembali selama anggota yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota koperasi.

-          Iuran sukarela, yakni simpanan yang diterima dari non-anggota. Simpanan itu merupakan suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan kepada koperasi. Mungkin oleh anggota atau bukan anggota atas kehendak sendiri.

-          Dari luar koperasi, misalnya badan pemerintah, perbankan juga lembaga swasta lainnya.

d)     Keuntungan

Keuntungan koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi. Disamping itu, keuntungan lainnya diperoleh dari biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian keuntungan juga dapat diperoleh dari investasi lain yang dilakukan di luar kegiatan pinjam-meminjam, misalnya penempatan uang dalam bidang surat-surat berharga.

Pembagi keuntungan di dalam kperasi simpan pinjam diberikan terutama bagi peminjam yang tidak pernah lalai memenuhi kewajibanya. Keuntungan akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam satu periode. Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungannya pun semakin besar pula, demikian pula sebaliknya.

2.      BMT

a)      Syarat Pendirian

Untuk dapat menidirikan sebuah BMT minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akta notaris, didaftarkan di kantor wilayah departemen industri dan perdagangan setempat untuk mendapatkan pengesahannya.

b)      Struktur Organisasi

                                      1.       Musyawarah Anggota Tahunan

                                      2.       Dewan Pengurus, pada dasarnya ialah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan.

                                      3.       Dewan Pengawas Syari’ah. Landasan kerja DPS ini berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Adapun fungsi utamanya meliputi:

-          sebagai penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syari’ah seperti penetapanproduk dan sebagainya.

-          Sebagai mediator antara BMT dengan DSN atau DPS Provinsi.

-          Mewakili anggota dalam pengawasan syari’ah.

                                      4.       Dewan Pengawas Manajemen

                                      5.       Pengelola (Manajer/Direktur, Staff accounting, pemasaran , Kasir, dll.)

c)      Sumber Dana

Sama halnya dengan koperasi, sumber dana BMT juga berasal dari anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, iuran sukarela juga dari pihak luar misalnya dari investor swasta ataupun negara.

Selain dari itu, BMT juga mengelolan dana dari hibah, waris, wakaf zakat, infak dan shodaqoh dari masyarakat baink anggota maupun non-anggota.

d)     Keuntungan

Karena akad yang digunakan dalam hal ini ialah akad musyarokah, maka pembagian keuntungan pada BMT ini menggunakan sistem bagi hasil (profit and loss sharing)

PENUTUP

1.       Kesamaan

Pada dasarnya sistem kerja keduanya (BMT dan Koperasi) adalah sama, dimana masing-masing menggunakan instrumen berupa tabungan/iuran anggota ketika awal masuk sebagai anggota dinamakansebagai tabungan/iuran pokok, sedangkan yang berlaku setiap bulan disebut tabungan/iuran wajib selain itu ada juga iuran sukarela yang tidak ditentikan waktunya. Tabungan/iuran tersebut tidak lain ialah sumber dana bagi BMT atau pun koperasi. Selain dari anggota, baik BMT atau koperasi juga menerima dana dari pihak lain selain anggota yang ingin menginvestasikan dananya baik dari pihak swasta maupun negara.

2.       Perbedaan

Pendirian BMT harus terdaftar pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan sedangkan koerasi harus terdaftar pada Departemen Koperasi.

BMT dapat mengelola dana wakaf, waris, hibah, zakat infaq dan shodaqoh baik dari anggorta maupun dari non-anggota, sementara koperasi tidak.

Dalam struktur kepengurusan BMT harus terdapat DPS sebagai perpanjangan tangn dari DSN yang juga merupakan pemegang mandat dari MUI.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Suhendi, Hendi. Fiqh Mu’amalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Sudarsono. Koperasi Dalam Praktek Dan Teori. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Tim Dakwatuna. Koperasi Dalam Islam. www.dakwatuna.com.17/05/2007

---

[1] Sudarsono, Koperasi Dalam Praktek Dan Teori, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 12

[2] Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 269

[3] Tim dakwatuna, Koperasi Dalam Islam, www.dakwatuna.com.17/05/2007

[4] Ibid.

[5] Op. Cit., hal. 271

[6] Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 291